Mentalitas Pejabat dan Efisiensi Anggaran

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti pemakaian biaya oleh pemerintah daerah yang tidak efisien. Menjadi pemangku pengendalian keuangan negara, pasti Kementerian Keuangan ingin biaya yang telah dialokasikan dapat diurus dengan efisien untuk perkembangan daerah. Salah satunya yang membuat Menkeu berang ialah rutinitas petinggi daerah yang banyak memakai biaya untuk perjalanan dinas. Kemenkeu yakini perjalanan dinas dari petinggi daerah sampai kini, terpenting ke Jakarta, tidak berjalan dengan efisien serta efektif. Menkeu memberikan contoh kunjungan petinggi daerah ke kantornya.

 Baca juga : Jurusan di UNS

Sesudah dijelajahi, banyak kunjungan itu tidak mempunyai agenda jelas. Pihaknya mencatat sampai kini terima 46 kunjungan dari daerah dengan dalih mengatur rumor atau yang lainnya. Ke depan, Kemenkeu akan membuat jalan keluar supaya perihal ini tidak terulang lagi hingga biaya lebih irit dengan peningkatan situs serta pemakaian telekonferensi.

Menkeu memandang ini disebabkan sebab rendahnya mental petinggi daerah. Mereka memandang bila tidak ada kunjungan ke daerah jadi tidak akan ada uang SPJ. Walau sebenarnya dengan adanya banyak kunjungan luar daerah, malah membuat biaya tidak berjalan efisien. Belum juga ada banyak daerah yang memakai skema biaya tidak sama pada berbelanja masih (upah pegawai) serta berbelanja pembangunan atau program. Keadaan ini yang membuat biaya berbelanja di daerah makin tidak efisien untuk pembangunan. Akhirnya, beberapa daerah itu susah berkembang dengan ekonomi.

Bak gayung bersambut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada penyerahan Rincian Isian Penerapan Biaya (DIPA) serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 di Istana Negara, tempo hari ikut menyentuh perihal yang sama. Presiden minta kementerian, instansi, serta kepala daerah dapat memakai biaya 2019 untuk program-program penting, bukan dihabiskan untuk pekerjaan simpatisan. Presiden memberikan contoh, rapat perjalanan dinas serta honor team ialah pekerjaan simpatisan yang sampai kini malah mengonsumsi banyak biaya. Presiden mengharap biaya 2019 ini nanti dapat untuk pembangunan SDM, penambahan daya saing, dan penguatan export serta investasi.

Supaya efektif, memerlukan koalisi pada pemerintah pusat serta daerah dalam pembangunan nasional. Bila pada tahun-tahun awal mulanya lebih konsentrasi pada infrastruktur, ke depan pemerintah semakin lebih fokus pada pembangunan SDM. Biaya berbelanja negara pada 2019 sampai Rp2.461,1 triliun. Rincian dari biaya itu ialah berbelanja pemerintah pusat yang dialokasikan lewat kementerian/instansi sebesar Rp855,4 triliun, nonkementerian/instansi sebesar Rp778,9 triliun, dan transfer ke daerah serta dana desa (TKDD) sebesar Rp826,8 triliun.

Dua peringatan diatas seharusnya dapat jadi bahan koreksi pemerintah daerah. Beberapa kepala daerah butuh lakukan kaji lagi mengenai pekerjaan pemerintah daerah supaya pengendalian biaya dapat berjalan lebih efisien serta efektif. Beberapa kepala daerah butuh merenungkan kembali mengenai pengendalian biaya yang efisien. Beberapa kepala daerah bahkan juga sudah lakukan pengembangan biaya untuk dapat bangun daerahnya. Mentalitas kepala daerah serta petinggi di lingkungannya butuh dibenahi. Sikap-sikap yang kontraproduktif pada efisiensi biaya butuh diamati supaya biaya di daerah dapat dipakai dengan optimal untuk pembangunan.

Baca juga : Jurusan di UNSOED

Perjalanan dinas kepala daerah tidak butuh memakai rombongan yang besar seperti yang seringkali kita lihat. Bila memang kebutuhan cuma kepala daerah, pasti cuma dikawal 1-3 orang. Begitupun dengan petinggi daerah yang lainnya. Bila satu masalah dapat dikerjakan cuma memakai laporan lewat situs atau telekonferensi, pasti semakin lebih mengirit biaya. Merubah mentalitas ini seperti merubah kultur kerja di pemerintah daerah.

Kunci pergantian ini ada di pemimpinnya atau kepala daerahnya. Bila pemimpinnya dapat memerintah jajarannya untuk lakukan efektivitas biaya, pola-pola lama yang dikritik Presiden serta Menkeu diatas tidak akan terulang kembali. Satu kali lagi, pergantian mental beberapa petinggi daerah akan begitu tergantung pada kepala daerahnya. Perihal ini ialah suatu yang mendesak dibenahi di pemerintahan daerah. Serta, kepala daerah jadi penentu pergantian ini.