Personil Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menembak mati dua masyarakat asing asal Malaysia serta India dalam operasi mencegah penyeludupan narkoba di sejumlah tempat, Dua orang WNA yang meninggal itu yaitu bernama Kugguntiran Pillai Palanisamy serta Sreejith Thulasedharan.
Baca juga : Jurusan di UNHAS
Kedua-duanya berupaya menentang waktu akan ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Sumut ke-2 masyarakat negara yang ditembak adalah sisi narkoba jaringan internasional, Sri Lanka, Malaysia, India serta Indonesia.
Tidak hanya kedua-duanya petugas membekuk 14 orang masyarakat negara Indonesia yang ikut serta jaringan narkoba itu. Mereka diantaranya MRI alias R, AS alias A, LHG alias A, A, IB, Y alias S, M alias A, M, FS, AM, IP, M serta I.
“Kedua WNA serta belasan WNI itu diamankan dari beberapa tempat di Sumatera Utara salah satunya di Kompleks Multatuli Medan, Jalan Gatot Subroto Km 5, Jalan SM Raja Medan Amplas, Pintu Tol Tebing Tinggi, Kota Tanjungbalai dan Jalan Letjen Suprapto Medan, Sumatera Utara. Kedua-duanya WNA yang ditembak mati adalah sisi dari sindikat narkoba internasional,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Senin (29/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UNM
Dari pengungkapan ini, kata Kapolda, personil Ditres Narkoba Polda Sumut sukses gagalkan peredaran 14 Kg sabu serta sukses selamatkan seputar 140 ribu orang dengan anggapan 1 gr sabu untuk 10 pemakai.
Friday, May 24, 2019
KWI Ajak Elite Politik dan Tokoh Agama Aktif Mendorong Rekonsiliasi Sosial
Komisi Kerasulan Pemula Pertemuan Waligereja Indonesia (KWI) ajak beberapa elite politik, tokoh agama serta warga ikut ikut serta aktif dalam membuat situasi tenang serta damai.
Diantaranya dengan memberi pencerahan yang menggerakkan terwujudnya rekonsiliasi sosial serta seruan-seruan yang mempersejuk hingga warga masih tenang serta tidak gampang terhasut oleh ajakan dan hasutan untuk lakukan kekerasan.
Beberapa tokoh itu tidak cuma jadi pemimpin dan juga jadi penjaga nilai-nilai kepribadian, norma, serta jati diri bangsa.
Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA
Demikian satu diantara ajakan dalam pengakuan sikap Komisi Kerasulan Pemula (Komisi Kerawan KWI) di Jakarta, Kamis (24/5) dalam rencana menanggapi kondisi pasca-pengumuman hasil Pemilu 2019.
Pengakuan sikap itu di tandatangani oleh Mgr. Vincentius Sensi Potokota (ketua) serta Rm. PC. Siswantoko, Pr (Sekretaris).
KWI ajak semua warga masih bergandengan tangan serta siaga pada kekuatan-kekuatan, beberapa orang atau beberapa pihak yang dengan menyengaja ingin manfaatkan kondisi sosial-politik sekarang ini untuk arah tersendiri yang berlawanan dengan Pancasila serta demokrasi.
KWI memandang TNI serta Polri semaksimal mungkin sudah jaga warga supaya masih rasakan damai serta menjaga keutuhan NKRI. Oleh karenanya, telah seharusnya , warga dengan suka-rela turut jaga lingkungan serta tempat beribadah semasing hingga bisa menahan beberapa hal yang tidak diharapkan.
Di bagian lain, KWI mengemukakan proses pemilu serempak 2019 yang lumayan panjang sudah dilewati bersama dengan oleh warga Indonesia, baik jadi pemilih, peserta, pelaksana atau pengawas.
Kehidupan berdemokrasi bangsa ini telah makin maju dengan diikuti tingginya keterlibatan warga dalam pemilu serta proses pengambilan dan perhitungan suara yang relatif berjalan damai.
Tetapi, KWI mengemukakan prihatin sebab sampai sekarang ini kehidupan warga belum kembali menyatu jadi efek dari pilihan politik yang berlainan dan terdapatnya ketidakpuasan pada proses serta hasil perhitungan Pemilu.
“Kami mencela bermacam-macam kekerasan yang ke arah pada aksi anarkistis. Semua komponen bangsa, sebaiknya masih memprioritaskan beberapa cara damai dalam mengalirkan inspirasi, mengutarakan kekesalan, serta mengakhiri beberapa konflik berkaitan dengan Pemilu,” demikian pengakuan sikap Komisi Kerawam KWI.
Baca juga : Jurusan di UNUD
Pemakaian kekerasan tidak cuma mencederai nilai-nilai demokrasi dan juga berlawanan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang tetap junjung tinggi kerukunan serta persaudaraan dalam ketidaksamaan.
Diluar itu, KWI ajak seluruh pihak untuk menghargai serta taati konstitusi. Konstitusi jadi payung bersama dengan dalam kehidupan berbangsa sudah jamin tiap masyarakat negara untuk memperoleh keadilan, termasuk juga bila berlangsung ketidakpuasan serta persengketaan dalam Pemilu.
Oleh karenanya, hukum jadi panglima di negeri ini harus betul-betul bisa memberi rasa keadilan buat warga. Warga harus juga yakin dengan aparat penegak hukum sekalian turut mengamatinya dengan beberapa cara yang beradab.
Diantaranya dengan memberi pencerahan yang menggerakkan terwujudnya rekonsiliasi sosial serta seruan-seruan yang mempersejuk hingga warga masih tenang serta tidak gampang terhasut oleh ajakan dan hasutan untuk lakukan kekerasan.
Beberapa tokoh itu tidak cuma jadi pemimpin dan juga jadi penjaga nilai-nilai kepribadian, norma, serta jati diri bangsa.
Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA
Demikian satu diantara ajakan dalam pengakuan sikap Komisi Kerasulan Pemula (Komisi Kerawan KWI) di Jakarta, Kamis (24/5) dalam rencana menanggapi kondisi pasca-pengumuman hasil Pemilu 2019.
Pengakuan sikap itu di tandatangani oleh Mgr. Vincentius Sensi Potokota (ketua) serta Rm. PC. Siswantoko, Pr (Sekretaris).
KWI ajak semua warga masih bergandengan tangan serta siaga pada kekuatan-kekuatan, beberapa orang atau beberapa pihak yang dengan menyengaja ingin manfaatkan kondisi sosial-politik sekarang ini untuk arah tersendiri yang berlawanan dengan Pancasila serta demokrasi.
KWI memandang TNI serta Polri semaksimal mungkin sudah jaga warga supaya masih rasakan damai serta menjaga keutuhan NKRI. Oleh karenanya, telah seharusnya , warga dengan suka-rela turut jaga lingkungan serta tempat beribadah semasing hingga bisa menahan beberapa hal yang tidak diharapkan.
Di bagian lain, KWI mengemukakan proses pemilu serempak 2019 yang lumayan panjang sudah dilewati bersama dengan oleh warga Indonesia, baik jadi pemilih, peserta, pelaksana atau pengawas.
Kehidupan berdemokrasi bangsa ini telah makin maju dengan diikuti tingginya keterlibatan warga dalam pemilu serta proses pengambilan dan perhitungan suara yang relatif berjalan damai.
Tetapi, KWI mengemukakan prihatin sebab sampai sekarang ini kehidupan warga belum kembali menyatu jadi efek dari pilihan politik yang berlainan dan terdapatnya ketidakpuasan pada proses serta hasil perhitungan Pemilu.
“Kami mencela bermacam-macam kekerasan yang ke arah pada aksi anarkistis. Semua komponen bangsa, sebaiknya masih memprioritaskan beberapa cara damai dalam mengalirkan inspirasi, mengutarakan kekesalan, serta mengakhiri beberapa konflik berkaitan dengan Pemilu,” demikian pengakuan sikap Komisi Kerawam KWI.
Baca juga : Jurusan di UNUD
Pemakaian kekerasan tidak cuma mencederai nilai-nilai demokrasi dan juga berlawanan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang tetap junjung tinggi kerukunan serta persaudaraan dalam ketidaksamaan.
Diluar itu, KWI ajak seluruh pihak untuk menghargai serta taati konstitusi. Konstitusi jadi payung bersama dengan dalam kehidupan berbangsa sudah jamin tiap masyarakat negara untuk memperoleh keadilan, termasuk juga bila berlangsung ketidakpuasan serta persengketaan dalam Pemilu.
Oleh karenanya, hukum jadi panglima di negeri ini harus betul-betul bisa memberi rasa keadilan buat warga. Warga harus juga yakin dengan aparat penegak hukum sekalian turut mengamatinya dengan beberapa cara yang beradab.
Monday, May 20, 2019
Ratusan Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Berkumpul Keluarkan 8 Poin
Sekitar 108 orang purnawirawan TNI-Polri yang terhimpun dalam Front Kedaulatan Bangsa bergabung di Hotel Grand Mahakam, Blok M, Jakarta Selatan. Selesai lakukan pertemuan tertutup sepanjang dua jam, mereka keluarkan sikap delapan point.
"Pertama, sekarang ini negara dan bangsa kita mengalami situasi politik yang tidak konstan, dikarenakan hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi dirampas, seperti Ibu pertiwi yang sedang diperkosa," tutur Ketua Panitia Bersilahturahmi Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto dalam temu wartawan selesai pertemuan, Senin (20/5/2019).
Baca juga : Jurusan di STTT
Tyasno menerangkan, dengan berlangsungnya manipulasi Pemilu 2019 yang tersusun, sistematis, serta masif, ditambah lagi kondisi ekonomi yang begitu memberatkan rakyat dan bisa melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa serta bernegara.
"Ke-2, kami serukan pada saudaraku sebangsa serta setanah air untuk bersama dengan dalam semangat kebangkitan nasional selamatkan kedaulatan negara serta hari esok bangsa Indonesia dari bahaya perselisihan suku, agama, kelompok yang bisa menyebabkan disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.
Ke-3, mereka ajak purnawirawan TNI-Polri masih berkelanjutan jadi patriot bangsa yang bertaqwa buat Tuhan Yang Maha Esa dan bela kejujuran, kebenaran, serta keadilan dalam situasi damai atau genting untuk negara dan bangsa.
"Ke empat, kita selalu harus bersama-sama dan memihak pada rakyat yang saat ini hak kedaulatannya sedang diselewengkan," katanya.
Ke lima, jadi generasi pendahulu, mereka memberi pesan pada prajurit TNI- Polri sekarang ini, jika kita ialah anak kandung rakyat Indonesia yang tetap dituntut bela rakyat untuk perjuangkan hak kedaulatannya.
Ke enam kata Tyasno, ini waktunya TNI tunjukkan jati diri rakyat jati diri jadi Tentara Rakyat serta Polri jadi pelayan, pelindung serta pengayom warga.
Baca juga : Jurusan di PNB
Ke-7, mereka minta pesan kepribadian delapan harus TNI serta Polri tetap diingat, untuk tidak sesekali bikin rugi rakyat serta tidak sesekali menakuti, dan menyakiti hati rakyat.
"Ke delapan, dengan spesial kami berikan pada beberapa pihak tersendiri, supaya tidak manfaatkan Pemilu 2019 untuk keuntungan serta kebutuhan diri kita sendiri dan kelompoknya. Sebab rakyat Indonesia makin pintar serta tahu apa yang sebenarnya sedang berlangsung," ujarnya.
Mengenai 108 orang purnawirawan TNI-Polri itu salah satunya Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo, Letjen TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin, serta Komjen Pol (Purn) Sofjan Jacoeb.
"Pertama, sekarang ini negara dan bangsa kita mengalami situasi politik yang tidak konstan, dikarenakan hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi dirampas, seperti Ibu pertiwi yang sedang diperkosa," tutur Ketua Panitia Bersilahturahmi Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto dalam temu wartawan selesai pertemuan, Senin (20/5/2019).
Baca juga : Jurusan di STTT
Tyasno menerangkan, dengan berlangsungnya manipulasi Pemilu 2019 yang tersusun, sistematis, serta masif, ditambah lagi kondisi ekonomi yang begitu memberatkan rakyat dan bisa melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa serta bernegara.
"Ke-2, kami serukan pada saudaraku sebangsa serta setanah air untuk bersama dengan dalam semangat kebangkitan nasional selamatkan kedaulatan negara serta hari esok bangsa Indonesia dari bahaya perselisihan suku, agama, kelompok yang bisa menyebabkan disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.
Ke-3, mereka ajak purnawirawan TNI-Polri masih berkelanjutan jadi patriot bangsa yang bertaqwa buat Tuhan Yang Maha Esa dan bela kejujuran, kebenaran, serta keadilan dalam situasi damai atau genting untuk negara dan bangsa.
"Ke empat, kita selalu harus bersama-sama dan memihak pada rakyat yang saat ini hak kedaulatannya sedang diselewengkan," katanya.
Ke lima, jadi generasi pendahulu, mereka memberi pesan pada prajurit TNI- Polri sekarang ini, jika kita ialah anak kandung rakyat Indonesia yang tetap dituntut bela rakyat untuk perjuangkan hak kedaulatannya.
Ke enam kata Tyasno, ini waktunya TNI tunjukkan jati diri rakyat jati diri jadi Tentara Rakyat serta Polri jadi pelayan, pelindung serta pengayom warga.
Baca juga : Jurusan di PNB
Ke-7, mereka minta pesan kepribadian delapan harus TNI serta Polri tetap diingat, untuk tidak sesekali bikin rugi rakyat serta tidak sesekali menakuti, dan menyakiti hati rakyat.
"Ke delapan, dengan spesial kami berikan pada beberapa pihak tersendiri, supaya tidak manfaatkan Pemilu 2019 untuk keuntungan serta kebutuhan diri kita sendiri dan kelompoknya. Sebab rakyat Indonesia makin pintar serta tahu apa yang sebenarnya sedang berlangsung," ujarnya.
Mengenai 108 orang purnawirawan TNI-Polri itu salah satunya Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo, Letjen TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin, serta Komjen Pol (Purn) Sofjan Jacoeb.
Friday, May 17, 2019
Jihad Konstitusi, 5.000 Aktivis 98 Turun ke Jalan Jaga KPU
Kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) nampaknya akan dikepung tindakan dari beberapa grup waktu, baik yang memberi dukungan atau yang tidak memberi dukungan hasil perhitungan Pemilu 2019.
Juru Bicara Rembuk Nasional Aktivisi '98 (RNA 98), Sayed Junaidi Rizaldi memperjelas, ekskalasi politik nasional semakin menghangat mendekati pengumuman serta penentuan hasil Penentuan Umum oleh KPU RI. Menurut dia, ada tim yang sudah dengan terbuka serta jujur lakukan usaha makar menentang pemerintahan yang resmi melalui people power. Usaha people power diawali dengan mendelegitimasi hasil pemilu.
Baca juga : Jurusan di UBB
"Dengan jelas telah menampik hasil ketetapan KPU RI. Walau sebenarnya ketetapan sah KPU RI belumlah ada atau akan dibacakan pada 22 mei 2019 akan datang," tuturnya di Graha Pena 98 Kemang, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Berarti, kata Sayed, mereka sejak dari awal telah tidak ada niat baik serta cuma jadikan demokrasi jadi batu loncatan untuk bikin perpecahan bangsa serta membuat instabilitas nasional. "Hingga lewat cara curang ingin berebutan kekuasaan," katanya.
Tim yang merampas kekuasaan dengan semua langkah, lanjut Sayed, bahkan juga tidak enggan mengorbankan orang tidak berdosa untuk penuhi ambisinya. Karenanya Rembuk Nasional Aktivis 98 akan lakukan tindakan kawal KPU RI dengan menempati serta bermalam di KPU RI dari tanggal 21 Mei sampai 22 Mei 2019.
"Tindakan ini menyertakan 5.000 aktivis 98 yang hadir dari 34 propinsi se-Indonesia. Teman-teman aktivis 98 yang hadir dari beberapa wilayah bawa inspirasi serta amanat perjuangan rakyat di 34 propinsi yang menginginkan KPU RI masih kuat, berdiri sendiri serta profesional," tuturnya.
Sesaat, Abdullah Taruna yang aktivis 98, menjelaskan, Rembuk Nasional Aktivis 98 junjung tinggi iklim pemilu demokratis yang mempunyai tujuan mempersatuan Indonesia. Oleh karenanya, untuk menghindarkan tingkah tim yang ingin mengakibatkan kerusakan demokrasi, aktivis 98 akan lakukan usaha konstitusional. "Kami jadi masyarakat negara serta jadi insan pergerakan yang sudah melahirkan reformasi 98," tuturnya.
"kami akan mengerahkan 5.000 aktivis 98 untuk jaga serta menjaga KPU RI dari aksi inkonstitusional dari beberapa faksi yang akan melemahkan serta mendelegitimasi KPU
RI yang sudah kerja sesuai dengan amanat konstitusi," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di UNILA
Taruna memperjelas tidak ada satu faksi juga, baik Kapolri atau Panglima TNI, yang dapat membendung kemauan Rembuk Nasional 98 untuk menjaga KPU RI yang siap lahir-batin terima semua resiko apa pun.
"Semenjak awal kami sudah berusaha Bersama dengan Jokowi yang kami kira jadi anak kandung reformasi, hingga cuma Jokowi yang dapat menahan kemauan kami itu," tuturnya.
Menurut dia, pemilu langsung sudah berjalan begitu demokratis hingga menjaga KPU RI adalah jihad konstitusi dari Rembuk Nasional Aktivis 98.
Juru Bicara Rembuk Nasional Aktivisi '98 (RNA 98), Sayed Junaidi Rizaldi memperjelas, ekskalasi politik nasional semakin menghangat mendekati pengumuman serta penentuan hasil Penentuan Umum oleh KPU RI. Menurut dia, ada tim yang sudah dengan terbuka serta jujur lakukan usaha makar menentang pemerintahan yang resmi melalui people power. Usaha people power diawali dengan mendelegitimasi hasil pemilu.
Baca juga : Jurusan di UBB
"Dengan jelas telah menampik hasil ketetapan KPU RI. Walau sebenarnya ketetapan sah KPU RI belumlah ada atau akan dibacakan pada 22 mei 2019 akan datang," tuturnya di Graha Pena 98 Kemang, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Berarti, kata Sayed, mereka sejak dari awal telah tidak ada niat baik serta cuma jadikan demokrasi jadi batu loncatan untuk bikin perpecahan bangsa serta membuat instabilitas nasional. "Hingga lewat cara curang ingin berebutan kekuasaan," katanya.
Tim yang merampas kekuasaan dengan semua langkah, lanjut Sayed, bahkan juga tidak enggan mengorbankan orang tidak berdosa untuk penuhi ambisinya. Karenanya Rembuk Nasional Aktivis 98 akan lakukan tindakan kawal KPU RI dengan menempati serta bermalam di KPU RI dari tanggal 21 Mei sampai 22 Mei 2019.
"Tindakan ini menyertakan 5.000 aktivis 98 yang hadir dari 34 propinsi se-Indonesia. Teman-teman aktivis 98 yang hadir dari beberapa wilayah bawa inspirasi serta amanat perjuangan rakyat di 34 propinsi yang menginginkan KPU RI masih kuat, berdiri sendiri serta profesional," tuturnya.
Sesaat, Abdullah Taruna yang aktivis 98, menjelaskan, Rembuk Nasional Aktivis 98 junjung tinggi iklim pemilu demokratis yang mempunyai tujuan mempersatuan Indonesia. Oleh karenanya, untuk menghindarkan tingkah tim yang ingin mengakibatkan kerusakan demokrasi, aktivis 98 akan lakukan usaha konstitusional. "Kami jadi masyarakat negara serta jadi insan pergerakan yang sudah melahirkan reformasi 98," tuturnya.
"kami akan mengerahkan 5.000 aktivis 98 untuk jaga serta menjaga KPU RI dari aksi inkonstitusional dari beberapa faksi yang akan melemahkan serta mendelegitimasi KPU
RI yang sudah kerja sesuai dengan amanat konstitusi," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di UNILA
Taruna memperjelas tidak ada satu faksi juga, baik Kapolri atau Panglima TNI, yang dapat membendung kemauan Rembuk Nasional 98 untuk menjaga KPU RI yang siap lahir-batin terima semua resiko apa pun.
"Semenjak awal kami sudah berusaha Bersama dengan Jokowi yang kami kira jadi anak kandung reformasi, hingga cuma Jokowi yang dapat menahan kemauan kami itu," tuturnya.
Menurut dia, pemilu langsung sudah berjalan begitu demokratis hingga menjaga KPU RI adalah jihad konstitusi dari Rembuk Nasional Aktivis 98.
Monday, May 13, 2019
Sebut 22 Mei Ultah PKI, Warga Cirebon Ditangkap Mabes Polri
Polri tangkap pria bernama Iwan Adi Sucipto yang akui datang dari keluarga TNI serta menyebutkan 22 Mei adalah hari lahir Partai Komunis Indonesia (PKI).
Iwan mengatakan itu lewat video yang diupload ke account Facebook. Semenjak diupload, video itu jadi pembicaraan warga.
Baca juga : Jurusan di UPN JATIM
Dalam video itu, Iwan yang akui dari keluarga TNI menjelaskan, TNI akan berperang dengan Polri bila ada rakyat jadi korban. Pengakuan Iwan berkaitan Pemilu 2019.
"Ya telah ditangkap serta sedang dicheck," kata Kepala Biro Penerangan Warga Tempat Besar Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo waktu di konfirmasi, Senin (13/5/2019).
Berdasarkan hasil penyidikan, katanya, aktor ada di daerah Blok Kolem, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sesudah tahu rumah Iwan, polisi langsung bergerak lakukan penangkapan.
"Lalu dikerjakan pengusutan oleh Satreskrim Polres Cirebon serta Resmob Dit Krimum Polda Jawa Barat. Seterusnya disangka aktor bersama tanda bukti dibawa ke Polres Cirebon untuk kontrol selanjutnya," papar Dedi.
Sebatas info, 22 Mei adalah hari pengumuman hasil perhitungan sah Pemilu 2019 oleh Komisi Penentuan Umum (KPU).
Selain itu, Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto menjelaskan pihaknya sudah mengambil alih beberapa tanda bukti dari aktor berbentuk satu telephone selular yang disangka dipakai jadi alat merekam video serta SIM card.
Baca juga : Jurusan di IKJ
"Tanda bukti yang ditangkap screenshoot account Facebook yang berisi content itu. Satu video berdurasi 1.57 menit," kata Suhermanto dalam info tercatat.
Tentang video itu, Iwan juga telah diadukan ke polisi dengan nomer laporan LPA/165/V/JABAR/RES CRB/ tertanggal 12 Mei 2019 mengenai masalah disangka tindak pidana menebarkan info untuk memunculkan rasa kedengkian serta perseteruan.
Iwan terancam dijaring Masalah 45 A Ayat 2 junto Masalah 28 Ayat 2 UU Nomer 19 Tahun 2016 mengenai pergantian atas UU Nomer 11 Tahun 2008 mengenai ITE serta atau Masalah 14 serta atau Masalah 15 UU Nomer 1 tahun 1946 mengenai Ketentuan Hukum Pidana.
Iwan mengatakan itu lewat video yang diupload ke account Facebook. Semenjak diupload, video itu jadi pembicaraan warga.
Baca juga : Jurusan di UPN JATIM
Dalam video itu, Iwan yang akui dari keluarga TNI menjelaskan, TNI akan berperang dengan Polri bila ada rakyat jadi korban. Pengakuan Iwan berkaitan Pemilu 2019.
"Ya telah ditangkap serta sedang dicheck," kata Kepala Biro Penerangan Warga Tempat Besar Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo waktu di konfirmasi, Senin (13/5/2019).
Berdasarkan hasil penyidikan, katanya, aktor ada di daerah Blok Kolem, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sesudah tahu rumah Iwan, polisi langsung bergerak lakukan penangkapan.
"Lalu dikerjakan pengusutan oleh Satreskrim Polres Cirebon serta Resmob Dit Krimum Polda Jawa Barat. Seterusnya disangka aktor bersama tanda bukti dibawa ke Polres Cirebon untuk kontrol selanjutnya," papar Dedi.
Sebatas info, 22 Mei adalah hari pengumuman hasil perhitungan sah Pemilu 2019 oleh Komisi Penentuan Umum (KPU).
Selain itu, Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto menjelaskan pihaknya sudah mengambil alih beberapa tanda bukti dari aktor berbentuk satu telephone selular yang disangka dipakai jadi alat merekam video serta SIM card.
Baca juga : Jurusan di IKJ
"Tanda bukti yang ditangkap screenshoot account Facebook yang berisi content itu. Satu video berdurasi 1.57 menit," kata Suhermanto dalam info tercatat.
Tentang video itu, Iwan juga telah diadukan ke polisi dengan nomer laporan LPA/165/V/JABAR/RES CRB/ tertanggal 12 Mei 2019 mengenai masalah disangka tindak pidana menebarkan info untuk memunculkan rasa kedengkian serta perseteruan.
Iwan terancam dijaring Masalah 45 A Ayat 2 junto Masalah 28 Ayat 2 UU Nomer 19 Tahun 2016 mengenai pergantian atas UU Nomer 11 Tahun 2008 mengenai ITE serta atau Masalah 14 serta atau Masalah 15 UU Nomer 1 tahun 1946 mengenai Ketentuan Hukum Pidana.
Saturday, May 11, 2019
Tragedi Ratusan KPPS Meninggal, Eks Ketua KPU DKI Dukung Investigasi
esakan pembentukan team investigasi untuk tahu pemicu wafatnya beberapa ratus petugas Grup Pelaksana Pengambilan Suara (KPPS) waktu menjalankan pekerjaan pada Pemilu Serempak 2019 selalu bergulir.
Baca juga : Jurusan di UNIB
Kesempatan ini hadir bekas Ketua Komisi Penentuan Umum (KPU) DKI Jakarta, Soemarno. Ia menekan terdapatnya investigasi lengkap pada beberapa ratus petugas Pemilu 2019 yang wafat.Investigasi itu disebutkannya penting untuk tahu apa yang menyebakan beberapa petugas KPPS wafat.
"Saya duga ini tragedi demokrasi kita. Pemilu yang semestinya diterima riang oleh beberapa orang tetapi lalu tinggalkan duka begitu mendalam," tutur Soemarno pada SINDOnews, Jumat (10/5/2019).
Menurutnya, unsur kecapekan tidak lalu dipandang seperti pemicu jumlahnya petugas pemilu yang wafat. Sebab, katanya, jumlahnya petugas pemilu yang wafat sejumlah beberapa ratus orang.
Ia cemas korban wafat selalu makin bertambah sebab sekarang ini ada banyak beberapa petugas pemilu yang dirawat di rumah sakit.
Baca juga : Jurusan di UNJA
"Perlu ada investigasi yang lengkap dari pemerintah, dari KPU, dari DPR, sebetulnya apa sich dibalik pemicu wafatnya beberapa petugas KPPS, apa unsur medis atau sebab apa," katanya.
Arah investigasi dipandang penting supaya pemicu wafatnya petugas KPPS tidak selalu jadi simpang-siur.
Baca juga : Jurusan di UNIB
Kesempatan ini hadir bekas Ketua Komisi Penentuan Umum (KPU) DKI Jakarta, Soemarno. Ia menekan terdapatnya investigasi lengkap pada beberapa ratus petugas Pemilu 2019 yang wafat.Investigasi itu disebutkannya penting untuk tahu apa yang menyebakan beberapa petugas KPPS wafat.
"Saya duga ini tragedi demokrasi kita. Pemilu yang semestinya diterima riang oleh beberapa orang tetapi lalu tinggalkan duka begitu mendalam," tutur Soemarno pada SINDOnews, Jumat (10/5/2019).
Menurutnya, unsur kecapekan tidak lalu dipandang seperti pemicu jumlahnya petugas pemilu yang wafat. Sebab, katanya, jumlahnya petugas pemilu yang wafat sejumlah beberapa ratus orang.
Ia cemas korban wafat selalu makin bertambah sebab sekarang ini ada banyak beberapa petugas pemilu yang dirawat di rumah sakit.
Baca juga : Jurusan di UNJA
"Perlu ada investigasi yang lengkap dari pemerintah, dari KPU, dari DPR, sebetulnya apa sich dibalik pemicu wafatnya beberapa petugas KPPS, apa unsur medis atau sebab apa," katanya.
Arah investigasi dipandang penting supaya pemicu wafatnya petugas KPPS tidak selalu jadi simpang-siur.
Wednesday, May 8, 2019
Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra Siap Digunakan Mudik Lebaran 2019
Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, berusaha seoptimal mungkin supaya mudik Lebaran tahun ini lebih baik dari tahun-tahun awalnya, baik dari bagian keamanan, keselamatan, serta kenyamanan. Pada arus mudik tahun 2019, pemudik sebagian besar masih memakai moda jalan jadi pilihan.
Di Pulau Jawa, ruas jalan nasional yang siap dipakai selama 4.407 km yang terdiri Lintas Utara Jawa 1.341 km situasi mantap 97%, Lintas Tengah Jawa 1.197 km situasi mantap 93%, Lintas Selatan Jawa 888 km situasi mantap 98% serta Pantai Selatan Jawa 981 km dari 1.405 Km situasi mantap 83%.
Kementerian PUPR dalam beberapa tahun sudah tingkatkan kualitas jalan pantai selatan Jawa untuk memberi dukungan tujuan wisata pantai selatan. Dengan situasi jalan yang baik serta panorama indah, jalan ini dapat jadi pilihan pemudik.
Baca juga : Jurusan di UPNYK
Tahun ini, Jalan Tol Trans Jawa selama 965 km siap dipakai ditambah ruas tol fungsional yakni Tol Pandaan-Malang seksi 1-3 (31 Km) yang jadi sirip Jalan Tol Trans Jawa.
Untuk kelancaran serta kenyamanan arus mudik, semua pekerjaan perbaikan serta pembangunan jalan baik tol ataupun non tol akan di stop pada H-10 Lebaran sampai H+10 Lebaran. Termasuk juga pada project pembangunan Jalan Tol Layang Cikampek II akan di stop serta jumlahnya lajurnya akan digunakan seperti sebelumnya yaitu 4 lajur untuk semasing arah.
"Pada tempat pekerjaan Jalan Tol Layang Cikampek II akan dikembalikan 4 lajur serta dibikin bersih. Untuk mengantisipasi kemacetan, kami tengah membahas efek dari perpindahan Gerbang Tol Cikarang Penting ke GT Cikampek Penting serta GT Kalihurip Penting yang mempunyai tujuan merusak arus kendaraan yang ke ke arah Tol Cikampek-Palimanan serta yang ke Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi," kata Basuki dalam info yang di terima SINDOnews di Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Tempat Istirahat (TI)/Tempat Istirahat serta Service (TIP) di Jalan Tol Trans Jawa sekitar 71 unit rest ruang (55 rest ruang operasi serta 16 rest ruang konstruksi) yang berada di tiap jarak 20 Km.
Sesaat, situasi ruas jalan nasional yang siap dipakai selama 7.918 km terbagi dalam Jalan Lintas Barat 2.563 km situasi mantap 97%, Jalan Lintas Timur 3.017 km situasi mantap 93%, serta Jalan Lintas Tengah 2.338 km situasi mantap 94%.
Untuk Jalan Tol Trans Sumatra yang siap dipakai untuk Mudik Lebaran 2019 selama 503 km terbagi dalam Tol Operasional selama 278 km yaitu Tol Bakaheuni-Terbanggi Besar (140,9 Km), Palembang-Indralaya (21,93 Km), Medan-Binjai Seksi 2 serta 3 (10,46 Km), Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (62,11 Km), serta Belawan-Medan-Tanjung Morawa (42,7 Km).
Kementerian PUPR merencanakan akan buka tol Fungsional selama 225 km, yakni: Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang 189 km, Kayuagung-Palembang-Betung 33 km, serta Medan-Binjai Seksi 1 selama 2,8 km.
Pada Jalan Tol Trans Sumatra ada 1 Tempat Istirahat serta Service (TIP) di Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar KM 20+700. Untuk lihat persiapan ruas tol yang fungsional, Kementerian PUPR lakukan pengamatan persiapan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung selama 185 Km.
Kepala Tubuh Pengontrol Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit, menjelaskan mendekati arus mudik Lebaran 2019, selalu dikerjakan pengamatan dengan teratur jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sampai H-10 perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah.
"Kita selalu lihat perubahannya, untuk pastikan persiapan jalan tol ini bisa di lewati dengan fungsional," kata Danang waktu mengevaluasi persiapan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, belakangan ini.
Danang Parikesit menyarankan pemudik untuk memerhatikan kecepatan kendaraan pada jalan tol fungsional. Pada ruas tol fungsional pemudik harus juga mempersiapkan bahan bakar serta situasi mesin dalam kondisi baik.
Baca juga : Jurusan di UPNVJ
Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dikerjakan dengan memakai cost investasi Rp21,95 triliun. Progresnya untuk Terbanggi Besar-Pematang Panggang (112 Km) sekarang ini telah 91% serta Pematang Panggang-Kayu Agung (77 Km) telah 95%.
Selain persiapan jalan, Kementerian PUPR menyiagakan 10 Mobile Toilet Unit (MTU), 11 unit Bis Toilet, 19 unit mobil tinja, serta 42 unit Mobil Tangki Air di tempat rest ruang di jalan tol Trans Jawa. Diluar itu, disiagakan Team responsif musibah dalam rencana menghadapi kondisi darurat (banjir, kubangan air, serta tanah longsor) pada titik-titik riskan musibah.
Kementerian PUPR selalu bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, BMKG, serta Kementerian serta Instansi yang lain dalam penyelenggaraan mudik lebaran 2019, termasuk juga agenda membuka tutup jalan tol fungsional.
Di Pulau Jawa, ruas jalan nasional yang siap dipakai selama 4.407 km yang terdiri Lintas Utara Jawa 1.341 km situasi mantap 97%, Lintas Tengah Jawa 1.197 km situasi mantap 93%, Lintas Selatan Jawa 888 km situasi mantap 98% serta Pantai Selatan Jawa 981 km dari 1.405 Km situasi mantap 83%.
Kementerian PUPR dalam beberapa tahun sudah tingkatkan kualitas jalan pantai selatan Jawa untuk memberi dukungan tujuan wisata pantai selatan. Dengan situasi jalan yang baik serta panorama indah, jalan ini dapat jadi pilihan pemudik.
Baca juga : Jurusan di UPNYK
Tahun ini, Jalan Tol Trans Jawa selama 965 km siap dipakai ditambah ruas tol fungsional yakni Tol Pandaan-Malang seksi 1-3 (31 Km) yang jadi sirip Jalan Tol Trans Jawa.
Untuk kelancaran serta kenyamanan arus mudik, semua pekerjaan perbaikan serta pembangunan jalan baik tol ataupun non tol akan di stop pada H-10 Lebaran sampai H+10 Lebaran. Termasuk juga pada project pembangunan Jalan Tol Layang Cikampek II akan di stop serta jumlahnya lajurnya akan digunakan seperti sebelumnya yaitu 4 lajur untuk semasing arah.
"Pada tempat pekerjaan Jalan Tol Layang Cikampek II akan dikembalikan 4 lajur serta dibikin bersih. Untuk mengantisipasi kemacetan, kami tengah membahas efek dari perpindahan Gerbang Tol Cikarang Penting ke GT Cikampek Penting serta GT Kalihurip Penting yang mempunyai tujuan merusak arus kendaraan yang ke ke arah Tol Cikampek-Palimanan serta yang ke Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi," kata Basuki dalam info yang di terima SINDOnews di Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Tempat Istirahat (TI)/Tempat Istirahat serta Service (TIP) di Jalan Tol Trans Jawa sekitar 71 unit rest ruang (55 rest ruang operasi serta 16 rest ruang konstruksi) yang berada di tiap jarak 20 Km.
Sesaat, situasi ruas jalan nasional yang siap dipakai selama 7.918 km terbagi dalam Jalan Lintas Barat 2.563 km situasi mantap 97%, Jalan Lintas Timur 3.017 km situasi mantap 93%, serta Jalan Lintas Tengah 2.338 km situasi mantap 94%.
Untuk Jalan Tol Trans Sumatra yang siap dipakai untuk Mudik Lebaran 2019 selama 503 km terbagi dalam Tol Operasional selama 278 km yaitu Tol Bakaheuni-Terbanggi Besar (140,9 Km), Palembang-Indralaya (21,93 Km), Medan-Binjai Seksi 2 serta 3 (10,46 Km), Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (62,11 Km), serta Belawan-Medan-Tanjung Morawa (42,7 Km).
Kementerian PUPR merencanakan akan buka tol Fungsional selama 225 km, yakni: Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang 189 km, Kayuagung-Palembang-Betung 33 km, serta Medan-Binjai Seksi 1 selama 2,8 km.
Pada Jalan Tol Trans Sumatra ada 1 Tempat Istirahat serta Service (TIP) di Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar KM 20+700. Untuk lihat persiapan ruas tol yang fungsional, Kementerian PUPR lakukan pengamatan persiapan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung selama 185 Km.
Kepala Tubuh Pengontrol Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit, menjelaskan mendekati arus mudik Lebaran 2019, selalu dikerjakan pengamatan dengan teratur jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sampai H-10 perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah.
"Kita selalu lihat perubahannya, untuk pastikan persiapan jalan tol ini bisa di lewati dengan fungsional," kata Danang waktu mengevaluasi persiapan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, belakangan ini.
Danang Parikesit menyarankan pemudik untuk memerhatikan kecepatan kendaraan pada jalan tol fungsional. Pada ruas tol fungsional pemudik harus juga mempersiapkan bahan bakar serta situasi mesin dalam kondisi baik.
Baca juga : Jurusan di UPNVJ
Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dikerjakan dengan memakai cost investasi Rp21,95 triliun. Progresnya untuk Terbanggi Besar-Pematang Panggang (112 Km) sekarang ini telah 91% serta Pematang Panggang-Kayu Agung (77 Km) telah 95%.
Selain persiapan jalan, Kementerian PUPR menyiagakan 10 Mobile Toilet Unit (MTU), 11 unit Bis Toilet, 19 unit mobil tinja, serta 42 unit Mobil Tangki Air di tempat rest ruang di jalan tol Trans Jawa. Diluar itu, disiagakan Team responsif musibah dalam rencana menghadapi kondisi darurat (banjir, kubangan air, serta tanah longsor) pada titik-titik riskan musibah.
Kementerian PUPR selalu bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, BMKG, serta Kementerian serta Instansi yang lain dalam penyelenggaraan mudik lebaran 2019, termasuk juga agenda membuka tutup jalan tol fungsional.
Monday, May 6, 2019
Anies Sudah Dapat Bocoran soal Waktu Pemilihan Wagub DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akui telah memperoleh bocoran berkaitan agenda penentuan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI di DPRD. Anies telah tidak sabar ingin selekasnya memperoleh alternatif Sandiaga Uno.
Baca juga : Jurusan di UNLAM
"Tuturnya sich dalam tempo dekat ini telah akan mulai ada bahasan (penentuan Wakil gubernur DKI) di Dewan," tutur Anies pada wartawan di Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Walau belum dengar berita itu dengan tentu, tetapi Anies mengharap anggota legislatif DKI yang sudah mengetahui hasil Penentuan Legislatif (Pileg) selekasnya kerja mengelesaikan penentuan Wakil gubernur DKI.
Hal tersebut karena telah lebih dari delapan bulan dianya harus kerja seseorang diri sesudah ditinggal oleh Sandiaga Uno yang maju mencalonkan diri sebabai Calon Wakil Presiden (Calon wakil presiden) Prabowo.
"Semoga saat ini dengan hasil pileg telah temukan pertanda selesai, rekan-rekan di Dewan dapat aktif serta harapannya kelak bahasan dapat selekasnya dikerjakan," tutup Anies.
Baca juga : Jurusan di UNMUL
Didapati, dua nama yang diserahkan oleh partai pengusung yaitu Ahmad Syaikhu serta Agung Yulianto. Sekarang ini setiap fraksi masih mengirim nama anggota untuk masuk ke Pansus Penentuan Wakil gubernur DKI.
Nanti, anggota Pansus bisa menjadi panitia seleksi atau pansel. Penentuan cawagub akan diawali bila Pansel tercipta.
Baca juga : Jurusan di UNLAM
"Tuturnya sich dalam tempo dekat ini telah akan mulai ada bahasan (penentuan Wakil gubernur DKI) di Dewan," tutur Anies pada wartawan di Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Walau belum dengar berita itu dengan tentu, tetapi Anies mengharap anggota legislatif DKI yang sudah mengetahui hasil Penentuan Legislatif (Pileg) selekasnya kerja mengelesaikan penentuan Wakil gubernur DKI.
Hal tersebut karena telah lebih dari delapan bulan dianya harus kerja seseorang diri sesudah ditinggal oleh Sandiaga Uno yang maju mencalonkan diri sebabai Calon Wakil Presiden (Calon wakil presiden) Prabowo.
"Semoga saat ini dengan hasil pileg telah temukan pertanda selesai, rekan-rekan di Dewan dapat aktif serta harapannya kelak bahasan dapat selekasnya dikerjakan," tutup Anies.
Baca juga : Jurusan di UNMUL
Didapati, dua nama yang diserahkan oleh partai pengusung yaitu Ahmad Syaikhu serta Agung Yulianto. Sekarang ini setiap fraksi masih mengirim nama anggota untuk masuk ke Pansus Penentuan Wakil gubernur DKI.
Nanti, anggota Pansus bisa menjadi panitia seleksi atau pansel. Penentuan cawagub akan diawali bila Pansel tercipta.
Thursday, May 2, 2019
Lapangan Tembak Pertama Muba Resmi Dibuka
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Wakil Bupati Beni Hernedi resmikan Lapangan Tembak Promoter Polres Muba yang adalah Lapangan Tembak Pertama di Bumi Serasan Sekate berada di Mapolsek Sekayu.
Baca juga : Jurusan di UMS
Wabup Muba mengatakan selamat atas dibuatnya lapangan tembak itu serta mengharap bisa berefek buat profesionalitas pihak keamanan TNI, Polri dalam melayani warga.
"Semoga dapat digunakan dengan baik dalam mempertajam potensi menembak," tutur Beni.
Diluar itu Beni berterima kasih pada Polres, serta Kodim 0401 Muba atas perlindungan pesta demokrasi waktu lalu hingga bisa berjalan sukses.
"Di Muba penyelenggaraan Pemilu 2019 kita sukses, kita meyakini keberhasilan ini tidak terlepas dari tupoksi TNI serta Polri," paparnya.
Di tahun 2019 ini Pemkab Muba menganggarkan Pembangunan Polsek Lalan, Pospol Rawas, Pospol Simpang Saut, serta Perbaikan Polsek Bayung Lencir.
Baca juga : Jurusan di USAKTI
Di kesempatan yang sama Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti SE MM berterima kasih pada entrepreneur minyak di Muba H M Toha Tohet yang sudah memberi sumbangsih pembangunan Lapangan Tembak Promoter.
"Lapangan tembak ini memang ditujukan untuk Polres serta TNI tetapi warga umum bisa memakainya tetapi harus masuk terlebih dulu dengan Organisasi Perbakin," katanya.
Acara diteruskan dengan perlombaan menembak oleh Perbakin Muba. Ikut ada pada pekerjaan itu, Anggota DPRD Muba H Bahrul sebagai Ketua Perbakin Muba, Entrepreneur Minyak H M Toha Tohet, serta Perwakilan Kodim 0401 Muba.
Baca juga : Jurusan di UMS
Wabup Muba mengatakan selamat atas dibuatnya lapangan tembak itu serta mengharap bisa berefek buat profesionalitas pihak keamanan TNI, Polri dalam melayani warga.
"Semoga dapat digunakan dengan baik dalam mempertajam potensi menembak," tutur Beni.
Diluar itu Beni berterima kasih pada Polres, serta Kodim 0401 Muba atas perlindungan pesta demokrasi waktu lalu hingga bisa berjalan sukses.
"Di Muba penyelenggaraan Pemilu 2019 kita sukses, kita meyakini keberhasilan ini tidak terlepas dari tupoksi TNI serta Polri," paparnya.
Di tahun 2019 ini Pemkab Muba menganggarkan Pembangunan Polsek Lalan, Pospol Rawas, Pospol Simpang Saut, serta Perbaikan Polsek Bayung Lencir.
Baca juga : Jurusan di USAKTI
Di kesempatan yang sama Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti SE MM berterima kasih pada entrepreneur minyak di Muba H M Toha Tohet yang sudah memberi sumbangsih pembangunan Lapangan Tembak Promoter.
"Lapangan tembak ini memang ditujukan untuk Polres serta TNI tetapi warga umum bisa memakainya tetapi harus masuk terlebih dulu dengan Organisasi Perbakin," katanya.
Acara diteruskan dengan perlombaan menembak oleh Perbakin Muba. Ikut ada pada pekerjaan itu, Anggota DPRD Muba H Bahrul sebagai Ketua Perbakin Muba, Entrepreneur Minyak H M Toha Tohet, serta Perwakilan Kodim 0401 Muba.
Wednesday, May 1, 2019
Bupati Talaud Ditangkap KPK karena Proyek Pengadaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benarkan sudah menyelamatkan dua orang dari faktor daerah di Talaud, Sulawesi Utara. Team pengusutan KPK telah diturunkan sejak dari pagi ke Manado serta Talaud.
Baca juga : Jurusan di UPR
Disangka terjadi transaksi berkaitan penyediaan atau project di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
"Kami konfirmasi, ada team pengusutan KPK yang ditugaskan ke Manado serta Talaud pagi hari ini," tutur Wakil Ketua KPK Laode M Syarief waktu di konfirmasi, Selasa (30/4/2019).
Dalam pekerjaan itu, KPK menyelamatkan 2 orang dari daerah itu termasuk juga faktor Kepala Daerah. "Mereka tengah dalam perjalanan ke kantor KPK di Jakarta," jelas Laode.
Laode menerangkan, penangkapan itu adalah serangkaian operasi tangkap tangan di Jakarta semenjak mendekati larut malam Senin, 29 April 2019. Dalam OTT itu team KPK menyelamatkan 4 orang pihak swasta di Jakarta serta sekarang ini telah ada di kantor KPK untuk melakukan kontrol.
"Disangka hadiah yang diberi berbentuk tas, jam serta perhiasan berlian dengan nilai seputar beberapa ratus juta rupiah," papar Laode.
Baca juga : Jurusan di POLNES
KPK diberi waktu optimal 24 jam untuk memastikan status hukum beberapa pihak yang ditangkap itu. Perubahan proses ini selanjutnya akan dikatakan pada pertemuan wartawan di KPK.
Baca juga : Jurusan di UPR
Disangka terjadi transaksi berkaitan penyediaan atau project di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
"Kami konfirmasi, ada team pengusutan KPK yang ditugaskan ke Manado serta Talaud pagi hari ini," tutur Wakil Ketua KPK Laode M Syarief waktu di konfirmasi, Selasa (30/4/2019).
Dalam pekerjaan itu, KPK menyelamatkan 2 orang dari daerah itu termasuk juga faktor Kepala Daerah. "Mereka tengah dalam perjalanan ke kantor KPK di Jakarta," jelas Laode.
Laode menerangkan, penangkapan itu adalah serangkaian operasi tangkap tangan di Jakarta semenjak mendekati larut malam Senin, 29 April 2019. Dalam OTT itu team KPK menyelamatkan 4 orang pihak swasta di Jakarta serta sekarang ini telah ada di kantor KPK untuk melakukan kontrol.
"Disangka hadiah yang diberi berbentuk tas, jam serta perhiasan berlian dengan nilai seputar beberapa ratus juta rupiah," papar Laode.
Baca juga : Jurusan di POLNES
KPK diberi waktu optimal 24 jam untuk memastikan status hukum beberapa pihak yang ditangkap itu. Perubahan proses ini selanjutnya akan dikatakan pada pertemuan wartawan di KPK.
Subscribe to:
Posts (Atom)