KWI Ajak Elite Politik dan Tokoh Agama Aktif Mendorong Rekonsiliasi Sosial

Komisi Kerasulan Pemula Pertemuan Waligereja Indonesia (KWI) ajak beberapa elite politik, tokoh agama serta warga ikut ikut serta aktif dalam membuat situasi tenang serta damai.

Diantaranya dengan memberi pencerahan yang menggerakkan terwujudnya rekonsiliasi sosial serta seruan-seruan yang mempersejuk hingga warga masih tenang serta tidak gampang terhasut oleh ajakan dan hasutan untuk lakukan kekerasan.

Beberapa tokoh itu tidak cuma jadi pemimpin dan juga jadi penjaga nilai-nilai kepribadian, norma, serta jati diri bangsa.

Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA

Demikian satu diantara ajakan dalam pengakuan sikap Komisi Kerasulan Pemula (Komisi Kerawan KWI) di Jakarta, Kamis (24/5) dalam rencana menanggapi kondisi pasca-pengumuman hasil Pemilu 2019.

Pengakuan sikap itu di tandatangani oleh Mgr. Vincentius Sensi Potokota (ketua) serta Rm. PC. Siswantoko, Pr (Sekretaris).

KWI ajak semua warga masih bergandengan tangan serta siaga pada kekuatan-kekuatan, beberapa orang atau beberapa pihak yang dengan menyengaja ingin manfaatkan kondisi sosial-politik sekarang ini untuk arah tersendiri yang berlawanan dengan Pancasila serta demokrasi.

KWI memandang TNI serta Polri semaksimal mungkin sudah jaga warga supaya masih rasakan damai serta menjaga keutuhan NKRI. Oleh karenanya, telah seharusnya , warga dengan suka-rela turut jaga lingkungan serta tempat beribadah semasing hingga bisa menahan beberapa hal yang tidak diharapkan.

Di bagian lain, KWI mengemukakan proses pemilu serempak 2019 yang lumayan panjang sudah dilewati bersama dengan oleh warga Indonesia, baik jadi pemilih, peserta, pelaksana atau pengawas.

Kehidupan berdemokrasi bangsa ini telah makin maju dengan diikuti tingginya keterlibatan warga dalam pemilu serta proses pengambilan dan perhitungan suara yang relatif berjalan damai.

Tetapi, KWI mengemukakan prihatin sebab sampai sekarang ini kehidupan warga belum kembali menyatu jadi efek dari pilihan politik yang berlainan dan terdapatnya ketidakpuasan pada proses serta hasil perhitungan Pemilu.

“Kami mencela bermacam-macam kekerasan yang ke arah pada aksi anarkistis. Semua komponen bangsa, sebaiknya masih memprioritaskan beberapa cara damai dalam mengalirkan inspirasi, mengutarakan kekesalan, serta mengakhiri beberapa konflik berkaitan dengan Pemilu,” demikian pengakuan sikap Komisi Kerawam KWI.

Baca juga : Jurusan di UNUD

Pemakaian kekerasan tidak cuma mencederai nilai-nilai demokrasi dan juga berlawanan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang tetap junjung tinggi kerukunan serta persaudaraan dalam ketidaksamaan.

Diluar itu, KWI ajak seluruh pihak untuk menghargai serta taati konstitusi. Konstitusi jadi payung bersama dengan dalam kehidupan berbangsa sudah jamin tiap masyarakat negara untuk memperoleh keadilan, termasuk juga bila berlangsung ketidakpuasan serta persengketaan dalam Pemilu.
Oleh karenanya, hukum jadi panglima di negeri ini harus betul-betul bisa memberi rasa keadilan buat warga. Warga harus juga yakin dengan aparat penegak hukum sekalian turut mengamatinya dengan beberapa cara yang beradab.