Kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) nampaknya akan dikepung tindakan dari beberapa grup waktu, baik yang memberi dukungan atau yang tidak memberi dukungan hasil perhitungan Pemilu 2019.
Juru Bicara Rembuk Nasional Aktivisi '98 (RNA 98), Sayed Junaidi Rizaldi memperjelas, ekskalasi politik nasional semakin menghangat mendekati pengumuman serta penentuan hasil Penentuan Umum oleh KPU RI. Menurut dia, ada tim yang sudah dengan terbuka serta jujur lakukan usaha makar menentang pemerintahan yang resmi melalui people power. Usaha people power diawali dengan mendelegitimasi hasil pemilu.
Baca juga : Jurusan di UBB
"Dengan jelas telah menampik hasil ketetapan KPU RI. Walau sebenarnya ketetapan sah KPU RI belumlah ada atau akan dibacakan pada 22 mei 2019 akan datang," tuturnya di Graha Pena 98 Kemang, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Berarti, kata Sayed, mereka sejak dari awal telah tidak ada niat baik serta cuma jadikan demokrasi jadi batu loncatan untuk bikin perpecahan bangsa serta membuat instabilitas nasional. "Hingga lewat cara curang ingin berebutan kekuasaan," katanya.
Tim yang merampas kekuasaan dengan semua langkah, lanjut Sayed, bahkan juga tidak enggan mengorbankan orang tidak berdosa untuk penuhi ambisinya. Karenanya Rembuk Nasional Aktivis 98 akan lakukan tindakan kawal KPU RI dengan menempati serta bermalam di KPU RI dari tanggal 21 Mei sampai 22 Mei 2019.
"Tindakan ini menyertakan 5.000 aktivis 98 yang hadir dari 34 propinsi se-Indonesia. Teman-teman aktivis 98 yang hadir dari beberapa wilayah bawa inspirasi serta amanat perjuangan rakyat di 34 propinsi yang menginginkan KPU RI masih kuat, berdiri sendiri serta profesional," tuturnya.
Sesaat, Abdullah Taruna yang aktivis 98, menjelaskan, Rembuk Nasional Aktivis 98 junjung tinggi iklim pemilu demokratis yang mempunyai tujuan mempersatuan Indonesia. Oleh karenanya, untuk menghindarkan tingkah tim yang ingin mengakibatkan kerusakan demokrasi, aktivis 98 akan lakukan usaha konstitusional. "Kami jadi masyarakat negara serta jadi insan pergerakan yang sudah melahirkan reformasi 98," tuturnya.
"kami akan mengerahkan 5.000 aktivis 98 untuk jaga serta menjaga KPU RI dari aksi inkonstitusional dari beberapa faksi yang akan melemahkan serta mendelegitimasi KPU
RI yang sudah kerja sesuai dengan amanat konstitusi," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di UNILA
Taruna memperjelas tidak ada satu faksi juga, baik Kapolri atau Panglima TNI, yang dapat membendung kemauan Rembuk Nasional 98 untuk menjaga KPU RI yang siap lahir-batin terima semua resiko apa pun.
"Semenjak awal kami sudah berusaha Bersama dengan Jokowi yang kami kira jadi anak kandung reformasi, hingga cuma Jokowi yang dapat menahan kemauan kami itu," tuturnya.
Menurut dia, pemilu langsung sudah berjalan begitu demokratis hingga menjaga KPU RI adalah jihad konstitusi dari Rembuk Nasional Aktivis 98.
No comments:
Post a Comment