Disertasi Anselmus Tan tentang Fiskal Daerah Diapresiasi Kemendagri

Disertasi Anselmus Tan berjudul “Peningkatan Kemampuan Fiskal Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi di Kabupetan Bogor Propinsi Jawa Barat)” mendapatkan animo dari Kemendagri. Disertasi itu diuraikan dalam Sidang Promo Doktor Pengetahuan Pemerintahan, Program Pascasarjana, FISIP, Kampus Padjajaran, Bandung, Rabu (13/3/2019).

Baca juga : Jurusan di POLINDRA

Riset itu didasarkan pada kejadian rendahnya kepasitas fiskal daerah serta tingginya ketergantungan keuangan daerah pada dana transfer/perimbangan dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bogor. Fakta ini berimplikasi pada rendahnya otonomi fiskal daerah serta rendahnya diskresi pengeluaran daerah dalam membiayai program-program pembangunan daerah.

Contohnya untuk penyediaan barang serta layanan publik buat kebutuhan penduduk. Ini berlangsung sebab beberapa dana transfer/perimbangan sudah ditempatkan pemakaiannya oleh pemerintah pusat untuk membiayai program-program strategis nasional yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah.

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, riset Anselmus Tan jadi menarik sebab menyediakan persfektif baru dalam peningkatan kebijaksanaan otonomi daerah termasuk juga ide desentralisi keuangan/fiskal daerah. “Temuan Pak Ansel jadi menarik,” tuturnya.

Hasil riset Anselimus Tan berkesimpulan pada penambahan kemampuan fiskal daerah dipastikan oleh ketepatan implementasi desentralisasi fiskal serta efektivitas pengendalian pajak daerah tidak langsung. Ketepatan desentralisasi fiskal mewajibkan jika kebijaksanaan pemerintah pusat dalam penentuan pajak serta beberapa sumber penerimaan daerah mesti sebanding dengan penentuan tanggungjawab pengeluaran pemerintah daerah.

Baca juga : Jurusan di UNSIKA

Bahtiar pula menyongsong ide Anselimus Tan yang mengkritik arti desentralisasi serta arti otonomi daerah yang meliputi pengendalian keuangan daerah. Buat Bahtiar, penemuan Anselimus Tan ini bisa jadi referensi dalam pengendalian otonomi daerah yang pas.

“Ada masukan arti desentralisasi serta arti otonomi daerah. Pasti satu diantaranya komponen basic dari 7 komponen basic Otda itu ada masalah keuangan daerah. Beliau membuka jika aspek pengendalian keuangan daerah ini tidak berkolerasi pada tingkat kemandirian daerah. Diluar itu, kebanyakan kewenangan yang di terima daerah serta hampir serupa semuanya hingga daerah tidak berhasil konsentrasi,” tutur Bahtiar.