Jokowi ke Menteri: Kita Telah Letakkan Fondasi Indonesiasentris

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan sepanjang lima tahun pimpin Indonesia bersama dengan beberapa menteri kabinet kerja banyak hal yang ditangani.

Hal tersebut diungkapkannya saat buka sidang kabinet paripurna (SKP) paling akhir tentang pelajari penerapan RPJMN 2014-2019 serta persiapan implementasi APBN 2020.

"Kita lihat dalam lima tahun ini sudah banyak yang kita lakukan dengan beberapa keterbatasan-keterbatasan yang ada," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Jokowi meneruskan, sepanjang lima tahun paling akhir Pemerintah sukses membuat satu dasar buat arah pembangunan nasional yang lebih kuat, produktif, serta rata. Diantaranya ialah lewat infrastruktur baik yang basic atau yang berat.

Baca Juga : Akreditasi Jurusan

Serta disebutkan Jokowi, sepanjang lima tahun akhir-akhir ini Pemerintah kabinet kerja sukses lakukan perombakan fiskal yang membuat APBN makin sehat serta mandiri.

"Kita sudah menempatkan dasar buat pembangunan Indonesiasentris, bukan Jawasentris dalam lakukan pemercepatan di bagian infrastruktur," kata Jokowi.

Meskipun begitu, Bekas Wali Kota Solo ini akui ada banyak pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan pada periode 2019-2024. Diantaranya ialah meneruskan reformasi struktural dalam rencana memotong banyak ketentuan, mekanisme yang sampai kini menghalangi pergerakan ekonomi nasional.

"Kita harap kelak di lima tahun ke depan kita akan lakukan reformasi struktural ini dengan besar dalam rencana tingkatkan daya saing, memotong banyak ketentuan, mekanisme yang menghalangi, yang berbelit yang kita mempunyai sekarang," jelas ia.

" reformasi di bagian perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan khususnya pada warga 40% ke bawah  sudah kita kerjakan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan rasa terima kasih pada semua menteri serta kepala instansi kabinet kerja waktu buka sidang kabinet paripurna (SKP) paling akhir di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Rasa terima kasih itu, kata Jokowi, dikatakan dalam rencana banyak program yang sudah ditangani sepanjang lima tahun terhitung semenjak 2014-2019.

"Saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya pada semua menteri, semua kepala instansi atas kerja kerasnya sepanjang lima tahun ini dalam menolong saya serta bapak Jusuf Kalla dalam jalankan visi serta program-program prioritas kita bersamanya. kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Sidang kabinet paripurna siang ini hari adalah rapat besar yang paling akhir diadakan oleh Pemerintahan kabinet kerja. SKP kesempatan ini mengulas tentang pelajari penerapan RPJMN 2014-2019 serta persiapan implementasi APBN 2020.

Waktu jabatan beberapa menteri serta kepala instansi di kabinet kerja juga tinggal belasan hari sampai Presiden Jokowi dilantik oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 2019.

Sumber : https://biayakuliahku.com/

Selundupkan Sabu, Warga Malaysia dan India Ditembak Mati

Personil Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menembak mati dua masyarakat asing asal Malaysia serta India dalam operasi mencegah penyeludupan narkoba di sejumlah tempat, Dua orang WNA yang meninggal itu yaitu bernama Kugguntiran Pillai Palanisamy serta Sreejith Thulasedharan.

Baca juga : Jurusan di UNHAS

Kedua-duanya berupaya menentang waktu akan ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Sumut ke-2 masyarakat negara yang ditembak adalah sisi narkoba jaringan internasional, Sri Lanka, Malaysia, India serta Indonesia.

Tidak hanya kedua-duanya petugas membekuk 14 orang masyarakat negara Indonesia yang ikut serta jaringan narkoba itu. Mereka diantaranya MRI alias R, AS alias A, LHG alias A, A, IB, Y alias S, M alias A, M, FS, AM, IP, M serta I.

“Kedua WNA serta belasan WNI itu diamankan dari beberapa tempat di Sumatera Utara salah satunya di Kompleks Multatuli Medan, Jalan Gatot Subroto Km 5, Jalan SM Raja Medan Amplas, Pintu Tol Tebing Tinggi, Kota Tanjungbalai dan Jalan Letjen Suprapto Medan, Sumatera Utara. Kedua-duanya WNA yang ditembak mati adalah sisi dari sindikat narkoba internasional,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Senin (29/4/2019).

Baca juga : Jurusan di UNM

Dari pengungkapan ini, kata Kapolda, personil Ditres Narkoba Polda Sumut sukses gagalkan peredaran 14 Kg sabu serta sukses selamatkan seputar 140 ribu orang dengan anggapan 1 gr sabu untuk 10 pemakai.

KWI Ajak Elite Politik dan Tokoh Agama Aktif Mendorong Rekonsiliasi Sosial

Komisi Kerasulan Pemula Pertemuan Waligereja Indonesia (KWI) ajak beberapa elite politik, tokoh agama serta warga ikut ikut serta aktif dalam membuat situasi tenang serta damai.

Diantaranya dengan memberi pencerahan yang menggerakkan terwujudnya rekonsiliasi sosial serta seruan-seruan yang mempersejuk hingga warga masih tenang serta tidak gampang terhasut oleh ajakan dan hasutan untuk lakukan kekerasan.

Beberapa tokoh itu tidak cuma jadi pemimpin dan juga jadi penjaga nilai-nilai kepribadian, norma, serta jati diri bangsa.

Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA

Demikian satu diantara ajakan dalam pengakuan sikap Komisi Kerasulan Pemula (Komisi Kerawan KWI) di Jakarta, Kamis (24/5) dalam rencana menanggapi kondisi pasca-pengumuman hasil Pemilu 2019.

Pengakuan sikap itu di tandatangani oleh Mgr. Vincentius Sensi Potokota (ketua) serta Rm. PC. Siswantoko, Pr (Sekretaris).

KWI ajak semua warga masih bergandengan tangan serta siaga pada kekuatan-kekuatan, beberapa orang atau beberapa pihak yang dengan menyengaja ingin manfaatkan kondisi sosial-politik sekarang ini untuk arah tersendiri yang berlawanan dengan Pancasila serta demokrasi.

KWI memandang TNI serta Polri semaksimal mungkin sudah jaga warga supaya masih rasakan damai serta menjaga keutuhan NKRI. Oleh karenanya, telah seharusnya , warga dengan suka-rela turut jaga lingkungan serta tempat beribadah semasing hingga bisa menahan beberapa hal yang tidak diharapkan.

Di bagian lain, KWI mengemukakan proses pemilu serempak 2019 yang lumayan panjang sudah dilewati bersama dengan oleh warga Indonesia, baik jadi pemilih, peserta, pelaksana atau pengawas.

Kehidupan berdemokrasi bangsa ini telah makin maju dengan diikuti tingginya keterlibatan warga dalam pemilu serta proses pengambilan dan perhitungan suara yang relatif berjalan damai.

Tetapi, KWI mengemukakan prihatin sebab sampai sekarang ini kehidupan warga belum kembali menyatu jadi efek dari pilihan politik yang berlainan dan terdapatnya ketidakpuasan pada proses serta hasil perhitungan Pemilu.

“Kami mencela bermacam-macam kekerasan yang ke arah pada aksi anarkistis. Semua komponen bangsa, sebaiknya masih memprioritaskan beberapa cara damai dalam mengalirkan inspirasi, mengutarakan kekesalan, serta mengakhiri beberapa konflik berkaitan dengan Pemilu,” demikian pengakuan sikap Komisi Kerawam KWI.

Baca juga : Jurusan di UNUD

Pemakaian kekerasan tidak cuma mencederai nilai-nilai demokrasi dan juga berlawanan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang tetap junjung tinggi kerukunan serta persaudaraan dalam ketidaksamaan.

Diluar itu, KWI ajak seluruh pihak untuk menghargai serta taati konstitusi. Konstitusi jadi payung bersama dengan dalam kehidupan berbangsa sudah jamin tiap masyarakat negara untuk memperoleh keadilan, termasuk juga bila berlangsung ketidakpuasan serta persengketaan dalam Pemilu.
Oleh karenanya, hukum jadi panglima di negeri ini harus betul-betul bisa memberi rasa keadilan buat warga. Warga harus juga yakin dengan aparat penegak hukum sekalian turut mengamatinya dengan beberapa cara yang beradab.

Ratusan Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Berkumpul Keluarkan 8 Poin

Sekitar 108 orang purnawirawan TNI-Polri yang terhimpun dalam Front Kedaulatan Bangsa bergabung di Hotel Grand Mahakam, Blok M, Jakarta Selatan. Selesai lakukan pertemuan tertutup sepanjang dua jam, mereka keluarkan sikap delapan point.

"Pertama, sekarang ini negara dan bangsa kita mengalami situasi politik yang tidak konstan, dikarenakan hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi dirampas, seperti Ibu pertiwi yang sedang diperkosa," tutur Ketua Panitia Bersilahturahmi Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto dalam temu wartawan selesai pertemuan, Senin (20/5/2019).

Baca juga : Jurusan di STTT

Tyasno menerangkan, dengan berlangsungnya manipulasi Pemilu 2019 yang tersusun, sistematis, serta masif, ditambah lagi kondisi ekonomi yang begitu memberatkan rakyat dan bisa melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa serta bernegara.

"Ke-2, kami serukan pada saudaraku sebangsa serta setanah air untuk bersama dengan dalam semangat kebangkitan nasional selamatkan kedaulatan negara serta hari esok bangsa Indonesia dari bahaya perselisihan suku, agama, kelompok yang bisa menyebabkan disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Ke-3, mereka ajak purnawirawan TNI-Polri masih berkelanjutan jadi patriot bangsa yang bertaqwa buat Tuhan Yang Maha Esa dan bela kejujuran, kebenaran, serta keadilan dalam situasi damai atau genting untuk negara dan bangsa.

"Ke empat, kita selalu harus bersama-sama dan memihak pada rakyat yang saat ini hak kedaulatannya sedang diselewengkan," katanya.

Ke lima, jadi generasi pendahulu, mereka memberi pesan pada prajurit TNI- Polri sekarang ini, jika kita ialah anak kandung rakyat Indonesia yang tetap dituntut bela rakyat untuk perjuangkan hak kedaulatannya.

Ke enam kata Tyasno, ini waktunya TNI tunjukkan jati diri rakyat jati diri jadi Tentara Rakyat serta Polri jadi pelayan, pelindung serta pengayom warga.

Baca juga : Jurusan di PNB

Ke-7, mereka minta pesan kepribadian delapan harus TNI serta Polri tetap diingat, untuk tidak sesekali bikin rugi rakyat serta tidak sesekali menakuti, dan menyakiti hati rakyat.

"Ke delapan, dengan spesial kami berikan pada beberapa pihak tersendiri, supaya tidak manfaatkan Pemilu 2019 untuk keuntungan serta kebutuhan diri kita sendiri dan kelompoknya. Sebab rakyat Indonesia makin pintar serta tahu apa yang sebenarnya sedang berlangsung," ujarnya.

Mengenai 108 orang purnawirawan TNI-Polri itu salah satunya Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo, Letjen TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin, serta Komjen Pol (Purn) Sofjan Jacoeb.

Jihad Konstitusi, 5.000 Aktivis 98 Turun ke Jalan Jaga KPU

Kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) nampaknya akan dikepung tindakan dari beberapa grup waktu, baik yang memberi dukungan atau yang tidak memberi dukungan hasil perhitungan Pemilu 2019.

Juru Bicara Rembuk Nasional Aktivisi '98 (RNA 98), Sayed Junaidi Rizaldi memperjelas, ekskalasi politik nasional semakin menghangat mendekati pengumuman serta penentuan hasil Penentuan Umum oleh KPU RI. Menurut dia, ada tim yang sudah dengan terbuka serta jujur lakukan usaha makar menentang pemerintahan yang resmi melalui people power. Usaha people power diawali dengan mendelegitimasi hasil pemilu.

Baca juga : Jurusan di UBB

"Dengan jelas telah menampik hasil ketetapan KPU RI. Walau sebenarnya ketetapan sah KPU RI belumlah ada atau akan dibacakan pada 22 mei 2019 akan datang," tuturnya di Graha Pena 98 Kemang, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Berarti, kata Sayed, mereka sejak dari awal telah tidak ada niat baik serta cuma jadikan demokrasi jadi batu loncatan untuk bikin perpecahan bangsa serta membuat instabilitas nasional. "Hingga lewat cara curang ingin berebutan kekuasaan," katanya.

Tim yang merampas kekuasaan dengan semua langkah, lanjut Sayed, bahkan juga tidak enggan mengorbankan orang tidak berdosa untuk penuhi ambisinya. Karenanya Rembuk Nasional Aktivis 98 akan lakukan tindakan kawal KPU RI dengan menempati serta bermalam di KPU RI dari tanggal 21 Mei sampai 22 Mei 2019.

"Tindakan ini menyertakan 5.000 aktivis 98 yang hadir dari 34 propinsi se-Indonesia. Teman-teman aktivis 98 yang hadir dari beberapa wilayah bawa inspirasi serta amanat perjuangan rakyat di 34 propinsi yang menginginkan KPU RI masih kuat, berdiri sendiri serta profesional," tuturnya.

Sesaat, Abdullah Taruna yang aktivis 98, menjelaskan, Rembuk Nasional Aktivis 98 junjung tinggi iklim pemilu demokratis yang mempunyai tujuan mempersatuan Indonesia. Oleh karenanya, untuk menghindarkan tingkah tim yang ingin mengakibatkan kerusakan demokrasi, aktivis 98 akan lakukan usaha konstitusional. "Kami jadi masyarakat negara serta jadi insan pergerakan yang sudah melahirkan reformasi 98," tuturnya.

"kami akan mengerahkan 5.000 aktivis 98 untuk jaga serta menjaga KPU RI dari aksi inkonstitusional dari beberapa faksi yang akan melemahkan serta mendelegitimasi KPU
RI yang sudah kerja sesuai dengan amanat konstitusi," tuturnya.

Baca juga : Jurusan di UNILA

Taruna memperjelas tidak ada satu faksi juga, baik Kapolri atau Panglima TNI, yang dapat membendung kemauan Rembuk Nasional 98 untuk menjaga KPU RI yang siap lahir-batin terima semua resiko apa pun.

"Semenjak awal kami sudah berusaha Bersama dengan Jokowi yang kami kira jadi anak kandung reformasi, hingga cuma Jokowi yang dapat menahan kemauan kami itu," tuturnya.

Menurut dia, pemilu langsung sudah berjalan begitu demokratis hingga menjaga KPU RI adalah jihad konstitusi dari Rembuk Nasional Aktivis 98.

Sebut 22 Mei Ultah PKI, Warga Cirebon Ditangkap Mabes Polri

Polri tangkap pria bernama Iwan Adi Sucipto yang akui datang dari keluarga TNI serta menyebutkan 22 Mei adalah hari lahir Partai Komunis Indonesia (PKI).

Iwan mengatakan itu lewat video yang diupload ke account Facebook. Semenjak diupload, video itu jadi pembicaraan warga.

Baca juga : Jurusan di UPN JATIM

Dalam video itu, Iwan yang akui dari keluarga TNI menjelaskan, TNI akan berperang dengan Polri bila ada rakyat jadi korban. Pengakuan Iwan berkaitan Pemilu 2019.

"Ya telah ditangkap serta sedang dicheck," kata Kepala Biro Penerangan Warga Tempat Besar Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo waktu di konfirmasi, Senin (13/5/2019).

Berdasarkan hasil penyidikan, katanya, aktor ada di daerah Blok Kolem, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sesudah tahu rumah Iwan, polisi langsung bergerak lakukan penangkapan.

"Lalu dikerjakan pengusutan oleh Satreskrim Polres Cirebon serta Resmob Dit Krimum Polda Jawa Barat. Seterusnya disangka aktor bersama tanda bukti dibawa ke Polres Cirebon untuk kontrol selanjutnya," papar Dedi.

Sebatas info, 22 Mei adalah hari pengumuman hasil perhitungan sah Pemilu 2019 oleh Komisi Penentuan Umum (KPU).

Selain itu, Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto menjelaskan pihaknya sudah mengambil alih beberapa tanda bukti dari aktor berbentuk satu telephone selular yang disangka dipakai jadi alat merekam video serta SIM card.

Baca juga : Jurusan di IKJ

"Tanda bukti yang ditangkap screenshoot account Facebook yang berisi content itu. Satu video berdurasi 1.57 menit," kata Suhermanto dalam info tercatat.

Tentang video itu, Iwan juga telah diadukan ke polisi dengan nomer laporan LPA/165/V/JABAR/RES CRB/ tertanggal 12 Mei 2019 mengenai masalah disangka tindak pidana menebarkan info untuk memunculkan rasa kedengkian serta perseteruan.

Iwan terancam dijaring Masalah 45 A Ayat 2 junto Masalah 28 Ayat 2 UU Nomer 19 Tahun 2016 mengenai pergantian atas UU Nomer 11 Tahun 2008 mengenai ITE serta atau Masalah 14 serta atau Masalah 15 UU Nomer 1 tahun 1946 mengenai Ketentuan Hukum Pidana.

Tragedi Ratusan KPPS Meninggal, Eks Ketua KPU DKI Dukung Investigasi

esakan pembentukan team investigasi untuk tahu pemicu wafatnya beberapa ratus petugas Grup Pelaksana Pengambilan Suara (KPPS) waktu menjalankan pekerjaan pada Pemilu Serempak 2019 selalu bergulir.

Baca juga : Jurusan di UNIB

Kesempatan ini hadir bekas Ketua Komisi Penentuan Umum (KPU) DKI Jakarta, Soemarno. Ia menekan terdapatnya investigasi lengkap pada beberapa ratus petugas Pemilu 2019 yang wafat.Investigasi itu disebutkannya penting untuk tahu apa yang menyebakan beberapa petugas KPPS wafat.

"Saya duga ini tragedi demokrasi kita. Pemilu yang semestinya diterima riang oleh beberapa orang tetapi lalu tinggalkan duka begitu mendalam," tutur Soemarno pada SINDOnews, Jumat (10/5/2019).

Menurutnya, unsur kecapekan tidak lalu dipandang seperti pemicu jumlahnya petugas pemilu yang wafat. Sebab, katanya, jumlahnya petugas pemilu yang wafat sejumlah beberapa ratus orang.

Ia cemas korban wafat selalu makin bertambah sebab sekarang ini ada banyak beberapa petugas pemilu yang dirawat di rumah sakit.

Baca juga : Jurusan di UNJA

"Perlu ada investigasi yang lengkap dari pemerintah, dari KPU, dari DPR, sebetulnya apa sich dibalik pemicu wafatnya beberapa petugas KPPS, apa unsur medis atau sebab apa," katanya.

Arah investigasi dipandang penting supaya pemicu wafatnya petugas KPPS tidak selalu jadi simpang-siur.